Sumatera Selatan Luncurkan Rencana Transformasi Ekonomi 2027-2045

Rencana Transformasi Ekonomi menjadi kerangka kerja bersama untuk mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Palembang, 22 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan Rencana Transformasi Ekonomi (RTE) Sumatera Selatan 2027-2045, sebuah kerangka kerja bersama untuk membangun struktur ekonomi daerah yang lebih beragam, berdaya saing, bernilai tambah, inklusif, dan berkelanjutan. Peluncuran yang berlangsung di Hotel The Arista, Palembang, ini menjadi momentum untuk memperkenalkan arah dan agenda transformasi ekonomi Sumatera Selatan sekaligus menegaskan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan untuk melanjutkan proses dari perencanaan menuju implementasi.

RTE Sumatera Selatan disusun untuk menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang daerah menjadi agenda implementasi yang lebih konkret. Dokumen ini memetakan kegiatan ekonomi prioritas, elemen landasan transformasi dan transisi berkeadilan, pembagian peran antaraktor, tahapan pelaksanaan, potensi sumber pembiayaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang adaptif.

Sekitar 150 peserta menghadiri kegiatan tersebut, yang mewakili kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dunia usaha, asosiasi industri, lembaga keuangan dan perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, masyarakat lokal, media, serta mitra pembangunan.

“Rencana Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan yang telah disusun bersama menjadi salah satu instrumen penting untuk menyelaraskan berbagai inisiatif daerah dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan multipihak yang dikembangkan melalui Forum Konsultasi Daerah menjadi kekuatan tersendiri. Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan. FKD dapat menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pihak guna membangun kesepahaman dan mendorong kontribusi bersama dalam pelaksanaan transformasi ekonomi,” ujar Edward Candra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kutipan testimoninya terkait Rencana Tranformasi Ekonomi Sumsel.

Perekonomian Sumatera Selatan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertambangan batu bara, yang menyumbang sekitar 16 persen terhadap produk domestik regional bruto provinsi. Sektor tersebut selama ini memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas juga meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga dan permintaan global, perkembangan teknologi, kebijakan negara tujuan ekspor, serta pergeseran menuju sistem energi rendah karbon.

Kontribusi ekonomi sektor pertambangan yang besar juga tidak selalu sebanding dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja karena karakter sektor tersebut yang relatif padat modal. Karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk menciptakan sumber pertumbuhan dan kesempatan kerja baru, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap potensi guncangan eksternal.

Transformasi ekonomi Sumatera Selatan tidak sekadar dimaknai sebagai perpindahan dari satu sektor menuju sektor lainnya. Proses ini juga perlu memastikan bahwa pekerja, pelaku usaha kecil dan menengah, petani dan pekebun, kelompok perempuan, pemuda, masyarakat lokal, serta wilayah yang selama ini bergantung pada kegiatan ekstraktif dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perubahan tersebut.

Dari dialog multipihak menuju kerangka kerja bersama

Untuk memastikan transformasi berlangsung secara partisipatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 95/KPTS/BAPPEDA/2025.

FKD menjadi wadah kolaborasi multipihak yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, asosiasi industri, akademisi, lembaga penelitian, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, lembaga keuangan, masyarakat lokal, dan mitra pembangunan. Forum ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pandangan, mengidentifikasi risiko dan peluang, menyusun prioritas, serta mendefinisikan kontribusi masing-masing dalam proses transformasi.

Sejak dimulai pada 2025, rangkaian FKD membahas target dan aksi transformasi untuk kegiatan ekonomi prioritas dan elemen landasan, termasuk aktor pengampu, mitra pelaksana, kebutuhan kolaborasi, potensi sumber pembiayaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Melalui proses kajian, analisis data, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan konsultasi multipihak, para pemangku kepentingan tidak hanya dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, tetapi juga untuk merumuskan target, menyusun aksi, dan menentukan peran masing-masing. Dengan demikian, RTE bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan kerangka kerja bersama yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, investasi, dan kemitraan yang terukur.

“Forum Konsultasi Daerah merupakan wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan arah transformasi ekonomi daerah. Melalui FKD, berbagai pihak dapat berdialog, berbagi perspektif, dan menyepakati langkah bersama yang menjadi landasan penyusunan Rencana Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan. Kami berharap RTE menjadi acuan strategis dalam mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan,” kata Dody Eko Prasetyo, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

RTE Sumatera Selatan mengidentifikasi 12 kegiatan ekonomi prioritas yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan dan nilai tambah baru bagi daerah, yaitu kelapa sawit dan minyak kelapa sawit mentah; kopi; karet; ikan patin dan ikan gabus; udang vaname; listrik berbasis energi baru terbarukan, termasuk tenaga surya, hidro, dan panas bumi; biometana; oleopangan dan oleokimia; bioavtur; serat alami nanas; pengolahan sampah menjadi energi; serta pariwisata gastronomi.

Pemilihan kegiatan tersebut mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, peluang peningkatan nilai tambah, prospek permintaan, kapasitas penyerapan tenaga kerja, kesiapan pelaku usaha, dampak sosial dan lingkungan, serta peluang pengembangan rantai pasok dan industri pengolahan di Sumatera Selatan.

Rencana aksi untuk setiap kegiatan ekonomi mencakup peningkatan produktivitas dan standar keberlanjutan, pengembangan industri hilir, penguatan kapasitas petani dan usaha kecil dan menengah, penyediaan infrastruktur dan teknologi, sertifikasi dan keterlacakan produk, peningkatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja.

RTE juga menetapkan delapan elemen landasan sebagai kondisi pemungkin bagi pelaksanaan transformasi ekonomi, yaitu transisi dan alih fungsi lahan pascatambang; pembangunan infrastruktur; pengelolaan dampak sosial dan lingkungan; peningkatan peran usaha kecil dan menengah; pengembangan kompetensi dan ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan pemuda; peningkatan kualitas tata kelola; serta pembiayaan dan investasi.

Elemen-elemen tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi didukung oleh tata kelola yang memadai, tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan, akses pembiayaan, kesiapan infrastruktur, perlindungan sosial dan lingkungan, serta partisipasi kelompok masyarakat yang beragam.

RTE Sumatera Selatan 2027-2045 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 632/KPTS/BAPPEDA/2026 tanggal 12 Oktober 2026, sebagai salah satu landasan untuk mengintegrasikan agenda transformasi ekonomi ke dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Menghubungkan agenda daerah dengan pembangunan nasional

Kehadiran perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dalam peluncuran RTE memperkuat hubungan antara agenda transformasi ekonomi Sumatera Selatan dan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi ekonomi daerah memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan pusat pertumbuhan baru, meningkatkan nilai tambah sumber daya, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Transformasi ekonomi daerah merupakan bagian penting dari upaya Indonesia membangun ekonomi yang lebih tangguh, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Rencana Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan menunjukkan bagaimana potensi daerah dapat dikembangkan melalui perencanaan jangka panjang yang partisipatif dan memperhatikan perubahan ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Tahap berikutnya adalah memastikan agar arah dan prioritas yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar [Dr.Riatu M Qibtiyyah], [Staf Khusus Menteri], Kementerian PPN/Bappenas.

Peluncuran RTE juga menghadirkan diskusi mengenai operasionalisasi FKD, pemanfaatan lahan di sekitar wilayah pertambangan untuk mendukung implementasi RTE, serta rencana dukungan organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian terhadap pelaksanaan transformasi ekonomi Sumatera Selatan. Rencana aksi transformasi akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi, kesiapan, kebutuhan pembiayaan, serta keterkaitan antaraksi. Tahap awal pada 2027-2029 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi, termasuk penyempurnaan regulasi dan tata kelola, penyediaan data dasar, penyusunan studi kelayakan, penyiapan proyek, peningkatan praktik produksi, penguatan kelembagaan usaha kecil, pengembangan keterampilan, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan.

Tahap selanjutnya akan diarahkan pada perluasan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri hilir, peningkatan kapasitas produksi, integrasi rantai pasok, serta penguatan akses terhadap pasar domestik maupun internasional menuju 2045. RTE juga memetakan kebutuhan pembiayaan berdasarkan karakter setiap aksi. Kegiatan yang berpotensi menghasilkan pendapatan dapat didukung melalui investasi swasta, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan instrumen pembiayaan komersial lainnya.

Sementara itu, kegiatan yang bersifat sebagai barang publik atau belum memenuhi kelayakan komersial-seperti penyusunan kebijakan, studi kelayakan, penyiapan kawasan, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan pusat pelatihan, perlindungan sosial, dan peningkatan kapasitas-dapat memerlukan dukungan APBN, APBD, dana transfer, pembiayaan campuran, kerja sama pemerintah dan badan usaha, hibah, tanggung jawab sosial perusahaan, maupun dukungan mitra pembangunan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi tahunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bersama organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, dan aktor sosial-masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dari RTE. Mekanisme tersebut akan digunakan untuk menilai capaian target, dampak pelaksanaan, hambatan, kebutuhan penyesuaian, dan tindak lanjut untuk setiap kelompok aksi.

Dengan mekanisme tersebut, RTE diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan, program, investasi, kemitraan, dan aksi nyata yang dapat ditinjau serta diperbarui secara berkala.

Melanjutkan transformasi dengan kepemilikan daerah

Penyusunan dan peluncuran RTE merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan program Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI JET). IKI JET mendukung pengembangan strategi transformasi ekonomi dan transisi berkeadilan melalui dialog multipihak, penguatan kerangka kebijakan, pengembangan keterampilan, perlindungan sosial, dan pelaksanaan langkah-langkah transformasi di tingkat daerah.

Peluncuran RTE sekaligus menandai berakhirnya masa pendampingan IKI JET di Sumatera Selatan. Berakhirnya pendampingan tidak berarti berakhirnya proses transformasi, tetapi membuka tahap baru yang menempatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan para pemangku kepentingan daerah sebagai penggerak utama implementasi.

“Transformasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila prosesnya dimiliki dan dilanjutkan oleh para pemangku kepentingan di daerah. Melalui FKD, Sumatera Selatan telah membangun fondasi penting berupa dialog multipihak, rencana aksi, serta pembagian peran yang jelas. Tahap berikutnya adalah menjaga kolaborasi ini agar RTE dapat diwujudkan menjadi kebijakan, investasi hijau, kesempatan kerja yang layak, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ade Cahyat, Implementation Manager IKI JET, GIZ Indonesia & ASEAN.

Keberhasilan transformasi ekonomi Sumatera Selatan akan ditentukan oleh keberlanjutan kolaborasi multipihak dan kemampuan menerjemahkan RTE ke dalam kebijakan, program, investasi, dan aksi nyata. FKD dapat terus menjadi ruang untuk memantau pelaksanaan, membangun kemitraan, menyelesaikan tantangan lintas sektor, dan menyesuaikan rencana aksi dengan perkembangan kondisi daerah.

Dengan kesepahaman yang telah dibangun, Sumatera Selatan diharapkan dapat mengembangkan sumber pertumbuhan baru sekaligus memastikan proses transformasi berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja serta masyarakat.

Tentang Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI JET)

Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI JET) mendukung daerah-daerah yang bergantung pada batu bara dalam merencanakan dan melaksanakan jalur transisi energi yang berkeadilan menuju sistem energi rendah karbon. Program ini mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penciptaan pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dialog sosial, serta partisipasi bermakna dari masyarakat dan kelompok yang berpotensi terdampak oleh transisi.

Di Indonesia, IKI JET mendukung para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan dalam mengembangkan strategi transformasi ekonomi dan transisi berkeadilan melalui dialog multipihak, penguatan kerangka kebijakan, pengembangan keterampilan, perlindungan sosial, dan pelaksanaan langkah-langkah transformasi di tingkat daerah. IKI JET dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bersama Climate Action Network International, International Institute for Sustainable Development, International Labour Organization, dan Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Program ini juga bekerja sama dengan Solidarity Center dan Union Aid Abroad-APHEDA.

IKI JET merupakan bagian dari International Climate Initiative (IKI) dan memperoleh pendanaan dari Pemerintah Federal Jerman melalui IKI, dengan pembiayaan bersama dari Uni Eropa untuk komponen program terkait. Kementerian PPN/Bappenas merupakan mitra politik program di Indonesia.

Informasi lebih lanjut: www.jetknowledge.org

Tentang GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH merupakan perusahaan federal Jerman yang bergerak di bidang kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan dan pendidikan internasional. Selama lebih dari 50 tahun, GIZ bekerja bersama pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan mitra internasional untuk mengembangkan solusi yang memberikan prospek lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kondisi kehidupan secara berkelanjutan.

GIZ mendukung Pemerintah Federal Jerman dan berbagai pemberi mandat publik maupun swasta dalam mencapai tujuan kerja sama internasional. Bidang kerja GIZ mencakup pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, energi dan lingkungan, iklim, tata kelola, pembangunan sosial, perdamaian, dan keamanan.

Di Indonesia, GIZ bekerja bersama Pemerintah Indonesia dan para mitra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk transisi energi, perlindungan iklim dan lingkungan, pembangunan ekonomi hijau, pengembangan keterampilan, serta penguatan kapasitas institusi dan pemangku kepentingan.

Informasi lebih lanjut: www.giz.de